0 
0 
MokiNews.com, PATI-Warga Desa Pakis, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati setelah laporkan Panitia Pilkades PAW ke Polres, kini giliran lapor ke Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi A. Jum’at, 3/12/2021.
Sekitar 10 orang perwakilan warga Desa Pakis menghadap Komisi A DPRD Kabupaten Pati untuk melakukan audensi terkait pelaksanaan Pilkades PAW yang dianggap menabrak aturan.
Warga Pakis menginginkan agar Perda dan Perbup ditegakkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
Ditemui MokiNews.com kordinator warga Desa Pakis saat mau menemui Komisi A DPRD Muchammad Zuri mengatakan, kami akan melakukan audensi dengan DPRD terkait pelaksanaan Pilkades PAW 2 bulan lalu diduga telah menabrak aturan.
“Kami akan melakukan audensi kepada DPRD Kabupaten Pati terkait pelaksanaan Pilkades PAW 2 bulan lalu, Panitia dan Panwascam diduga telah menabrak aturan,”katanya.
Terkait hal tersebut, warga Desa Pakis menuntut pertanggungjawaban Panitia dan Panwascam serta meminta kepada Kades yang sudah terlanjur dilantik untuk mengundurkan diri.
“Kalau Kades Pakis tidak mau mengundurkan diri, maka kami minta kepada pihak yang berwenang, Camat / Ketua BPD agar mengajukan permohonan kepada Bupati Pati untuk memberhentikan Kepala Desa sebagaimana telah diatur dalam pasal 89 Peraturan Bupati Pati No. 88 Tahun 2020 dan pasal 36 Perda Kabupaten Pati No. 9 Tahun 2018,”tegas Zuri.
Muhammad Jupri menganggap Panitia Pilkades telah memainkan aturan PAW dan tidak mematuhi yang telah diamanatkan dalam Permendagri No. 72 Tahun 2020, Perda No. 9 Tahun 2018 dan Perbup No. 88 Tahun 2020.
Warga juga menuntut agar dana yang digunakan untuk pelaksanaan Pilkades PAW dikembalikan yang nantinya bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih besar manfaatnya, yaitu mengatasi stunting. (Aris)
Komentar