0 
0 
MokiNews.com, Sumenep – Pemkab Sumenep hendaknya tetap memperhatikan kondisi pembangunan di desa. Sebab, dana yang diterima desa dipastikan tidak akan mencukupi untuk mengakomodir seluruh pembangunan.
Pernyataan itu di sampaikan
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep Jubriyanto, kepada media, Rabu, 20/7/2022.
Menurutnya masih diperlukan adanya suntikan lain sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah.
Misalnya, pembangunan infrastruktur di desa masih banyak yang belum tersentuh dengan dana desa ini. Buktinya, masih banyak pembangunan yang masih diabaikan, karena tidak cukup dana. Maka, peran dan kepedulian pemerintah daerah harus ditingkatkan. Sehingga, akan tercipta pembangunan yang berkeadilan dan merata. Harapannya, agar tidak ada lagi keluhan dari masyarakat akan masih ada pembangunan yang belum tuntas.
”Jadi, keberadaan DD bukan lantas menjadikan pemerintah daerah abai atas pembangunan di desa,” ungkapnya.
Lanjut dia, infrastruktur menjadi kebutuhan dasar masyarakat, sebab akan menjadi akses terbukanya perekonomian di tingkat desa itu. Maka, APBD harus bisa mengakomodir pembangunan infrstruktur desa yang tidak bisa diakses oleh DD.
“Misalnya, infrastruktur yang membutuhkan dana besar. Sebab, setiap serap aspirasi selalu muncul permintaan pembangunan infrastruktur dari masyarakat desa,”ujarnya.
Menurut Politisi Gerindra ini, pemerintah tetap harus melakukan pemetaan pembangunan di tingkat desa. Sebab, pihaknya sangat yakin dana transfer ke Desa itu tidak akan mencukupi semua kebutuhan pembangunan infrastruktur masyarakat desa. Sehingga, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dimaksud.
”Intinya, pembangunan di desa tetap harus dilakukan oleh pemerintah. Itu sesuai dengan slogan pemerintahan saat ini, Bangun desa Nata Kota. Makanya, tidak boleh tidak desa harus tetap diayomi,” tandasnya. (Sr)
Komentar