0 
0 
MokiNews.com, Sumenep- Desa Ganding, Kecamatan Ganding, Sumenep, Madura menjadi sorotan dalam skandal pengelolaan Dana Desa.
Dalam dukumen laporan yang kumpulkan tim investigasi dana desa tahun 2022 hingga 2024, desa Ganding menerima kucuran dana Rp 3,4 miliar dari negara. Namun ironisnya selama menjabat kepala desa masih banyak pembangunan yang rusak dan belum terselessikan. Justru muncul indikasi kuat dana tersebut digunakan secara tidak transparan, bahkan diduga menjadi ajang bancakan oknum aparat desa.
Penelusuran Tim terhadap laporan resmi anggaran mengungkap pola pengulangan kegiatan, dugaan manipulasi laporan, dan penggunaan istilah “Dana keadaan mendesak, dana dadurat, dana Non fisik dan lainnya sebagai kedok untuk menguras dana negara secara masif.
Pada 2022, Desa Ganding menerima Rp 1.210.403.000. Dana tersebut justru banyak diserap oleh pos “Keadaan Mendesak” yang muncul hingga empat kali, dengan nominal Rp 484 juta hampir separuh dari total penyaluran dana.
Penyelenggaraan musyawarah desa menelan biaya puluhan juta, penyelengaraan informasi desa juga menelan biaya puluhan juta, dana posyandu mencapai 50 juta.
” Dukumen pebiayaan di duga syarat penyimpangan,” ujar Rudi salah satu tim investigasi.
Peningkatan prasarana jalan mencapai 100 juta, namun hasilnya minim.
Dan pembangunam RTLH, MCK, pemeliharaan air bersih, Karangtaruna, PKK mencapai puluhan juta.
Biaya pemasaran produk juga mencapai ratusn juta.
“Ada dugaan kuat pos pos dana ratusan juta tidak terinci dengan jelas syarat penyelewengan,” terangnya.
Di tahun 2023, Dana Desa jadi Rp 1.274.993.000. Tapi alokasi besar justru dikucurkan untuk Penyertaan modal 25 juta yang tidak jelas, dana ratusan juta juga di peruntukan peningkatan sumber air milik desa yang tidak transparan
Dana peningkatan usaha tani yang muncul dua kali juga menelan ratusan juta. Pembangunan fisik juga banyak yang rusak.
Sementara itu, dana untuk PAUD dan TPA, dana keadaan mendesak, dana non fiisik mencapai ratusan juta tak jelas rinciannya, dana kondisi darurat juga tidak jelas peruntukannya yang terus-menerus terjadi di desa ini hingga butuh dana besar tanpa penjelasan publik.
Tahun 2024 dana kembali terserap Rp 1.071.840.000, menjadikan total tiga tahun Rp 3,4 miliar, pola laporan APBDes juga sama seperti tahun sebelumnya yang di cope paste, ini pola mudus laporan yang diduga syarat kurupsi.
Warga setempat mulai angkat suara. Mereka mempertanyakan ke mana dana miliaran rupiah itu mengalir.
“Kami sangat menyayangkan melihat pembangunan, jalan masih banyak yang rusak, padahal Dana Desa Miliaran, dana non fisik tak jelas peruntukannya,” ungkap salah satu sumber setempat yang enggan disebutkan namanya.
Lembaga bantuan hukum dan aktivis anti-korupsi di Sumenep kini tengah mengumpulkan bukti dan mendorong audit investigatif oleh BPK, Kejari Sumenep, bahkan KPK. Sebab jika dibiarkan, modus seperti ini akan terus berulang dan memiskinkan rakyat secara sistematis.
Menurutnya, terdapat lima titik celah yang biasa dimanfaatkan aparat desa untuk mengorupsi dana desa, yaitu (1) proses perencanaan, (2) proses perencanaan pelaksanaan (nepotisme dan tidak transparan), (3) proses pengadaan barang dan jasa dalam konteks penyaluran dan pengelolaan dana desa (mark up, fiktif, dan tidak transparan), (4) proses pertanggungjawaban (fiktif), dan proses monitoring dan evaluasi (formalitas, administratif, dan telat deteksi korupsi).
Tim akan terus membongkar jaringan penyimpangan Dana Desa Ganding.Jangan sampai dana desa dijadikan tempat aman untuk menggarong uang negara.(Min)
