0 
0 
MokiNews.com, Jakarta – Kawasan Asia dan Pasifik kini menjadi episentrum dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Persaingan kekuatan besar, transformasi tatanan perdagangan dunia, serta tantangan keamanan maritim membuat kawasan ini sangat strategis, namun juga penuh kompleksitas. Selasa, 7/10/2025.
Menyadari pentingnya isu ini, Universitas Paramadina menggelar General Lecture bertajuk “Peluang dan Tantangan Dinamika Ekonomi dan Keamanan di Kawasan Asia dan Pasifik bagi Indonesia” serta peluncuran buku “Pengantar Studi Hubungan Bilateral Tiongkok dengan Negara-Negara di Asia dan Pasifik.” Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian International Conference on Democracy, Prosperity, Sustainability, and Peace: Problems and Prospects yang diselenggarakan Universitas Paramadina bekerja sama dengan Universitas Pertahanan Republik Indonesia pada Kamis, 2 Oktober 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan, Prof. Aleksius Jemadu, menekankan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia menghadapi kombinasi antara ketidakpastian global dan meningkatnya gejolak geopolitik. Menurutnya, partisipasi Indonesia dalam forum BRICS tidak berarti meninggalkan ASEAN, yang telah lama menjadi platform utama diplomasi Indonesia.
“Indonesia akan tetap menjaga ASEAN sebagai jangkar kebijakan luar negeri, tetapi juga memperluas jaringan dengan kekuatan besar lainnya. Presiden mendatang akan menghadapi tantangan serius, baik eksternal maupun internal, dan bagaimana ia mengelola kebijakan luar negeri akan sangat menentukan arah Indonesia hingga 2029,” ujar Prof. Aleksius.
Prof. Aleksius juga menyoroti pergeseran dalam sistem perdagangan internasional dari berbasis aturan (rule-based) menjadi berbasis kesepakatan (deal-based). Pergeseran ini menuntut Indonesia untuk memperkuat posisi tawarnya dalam negosiasi global.
“Ekspor Indonesia ke negara-negara BRICS saat ini didominasi oleh Tiongkok. Namun, jika dibandingkan dengan G7, Amerika Serikat juga masih memegang peran penting. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan strategi keseimbangan agar dapat memanfaatkan peluang dari keduanya,” jelas Prof. Aleksius.
Berdasarkan data Lowy Institute (2024), Tiongkok adalah mitra dagang utama Indonesia dengan porsi impor 24%, sementara Amerika Serikat 6,9%. Ini menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi Indonesia dengan Tiongkok berada dalam fase pendalaman dan perluasan, meskipun keseimbangan dengan mitra lain tetap diperlukan.
Prof. Aleksius juga mengingatkan pentingnya ketahanan pangan dan kemandirian nasional. “Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip hukum internasional dan tidak boleh bergantung penuh pada negara lain dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Di tengah status Indonesia sebagai middle power, kemandirian dan keberanian memainkan diplomasi akan menentukan posisi Indonesia dalam tatanan global yang penuh ketidakpastian,” tegasnya.
Sebagai narasumber lain, Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia, menyoroti dimensi keamanan dan persaingan kekuatan di Asia Pasifik.
Ia menekankan bahwa mahasiswa Hubungan Internasional harus selalu mengikuti dinamika berita global agar mampu membaca arah perkembangan geopolitik.
Menurutnya, Tiongkok semakin menunjukkan kesiapan di Laut Tiongkok Selatan, dan tren belanja militer yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir berkaitan erat dengan kompetisi ekonomi-politik.
“Asia Pasifik adalah kawasan yang sangat menarik bagi kekuatan regional maupun eksternal. Ketika berbicara tentang power politics, isu keamanan maritim dan perlombaan senjata menjadi sangat menonjol karena berkaitan langsung dengan perebutan sumber daya strategis seperti nikel, batu bara, dan energi,” jelas Prof. Banyu.
Ia juga menegaskan bahwa inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) yang digagas Tiongkok adalah bagian dari strategi besar untuk memenangkan great power competition. Dalam kerangka realisme, kerja sama internasional sering dianggap semu karena persoalan kepercayaan.
“Amerika Serikat dan Tiongkok tidak pernah sepenuhnya percaya satu sama lain. Tiga instrumen utama kebijakan luar negeri Tiongkok—economic statecraft, diplomasi global dan regional, serta modernisasi militer—menjadi pilar bagi strategi globalnya,” paparnya.
Data dari Lowy Institute menunjukkan bahwa Tiongkok kini memiliki kedekatan dan pengaruh yang dominan terhadap sebagian besar negara di Asia Pasifik, sedangkan Amerika Serikat hanya memiliki intensitas kedekatan kuat dengan 3 dari 12 negara di kawasan tersebut. Hal ini menegaskan adanya perubahan lanskap kekuatan di Asia Pasifik.
Kegiatan General Lecture diakhiri dengan peluncuran buku karya Paramadina Asia and Pacific Insitute (PAPI) berjudul “Pengantar Studi Hubungan Bilateral Tiongkok dengan Negara-Negara di Asia dan Pasifik,” yang disunting oleh Peni Hanggarini, Dosen Program Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina.
Buku ini membahas secara mendalam kebijakan luar negeri Tiongkok dengan beberapa negara di kawasan, dilengkapi studi kasus terkini yang disusun oleh Peni Hanggarini, Mishka Husen Balfas, Emil Radhiansyah, Hizra Marisa, Bagas Rizky Ramadhan & Alia Rahmatulummah, Rizki Damayanti, Ratih Ariefianti Soeroto, dan Suhayatmi, yang merupakan dosen, mahasiswa, serta alumni Hubungan Internasional Universitas Paramadina.
“Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa, peneliti, akademisi, dan para pembuat kebijakan untuk memahami lebih dalam arah hubungan bilateral dan pengaruh Tiongkok di Asia Pasifik,” tutur Prof. Banyu. (Aris)
