1 
0 
MokiNews.com, Pati-Kritik pedas yang dilontarkan salah satu anggota DPRD Kabupaten Pati dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disebuah group WhatsApp Noto Projo Mbangun Deso, mendapat sorotan dari Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Boyolali Tatik Nurjanah.
Akhir-akhir ini, salah satu anggota DPRD Kabupaten Pati dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berinisial TB mengkritik Penjabat Bupati Pati yang dianggap kebijakan-kebijakannya tidak memihak rakyat dan lambat menangani bencana kekeringan akibat kemarau panjang.
Kritik-kritik pedas yang dilontarkan TB meskipun didalam sebuah group WhatsApp, tetapi sudah ramai diluar ditambah adanya audensi Kelompok Lembaga Pati (KLP) di gedung DPRD kemarin.
Tatik Nurjanah menyampaikan, Ketidakharmonisan antara legislatif dan eksekutif dapat menyebabkan kendala dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan di suatu daerah. Sebagai Penjabat (PJ) Bupati, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi ketidakharmonisan antara kedua lembaga tersebut.
Kesalahan pengelolaan upaya bantuan dan pemulihan bencana, Jika terdapat masalah dalam distribusi sumber daya, keterlambatan pemberian bantuan ke daerah yang terkena dampak, atau kurangnya koordinasi dalam proses pemulihan, hal ini dapat menimbulkan kritik.
“Perlu Adanya Komunikasi dan dialog yang baik, penting untuk membangun komunikasi yang efektif antara legislatif dan eksekutif. Pertemuan rutin, forum diskusi, atau rapat koordinasi dapat membantu mengidentifikasi perbedaan pendapat dan mencari solusi bersama,”ujar Tatik Nurjanah.
“Membangun hubungan untuk saling menghormati peran dan kewenangan masing-masing lembaga. Menjaga sikap saling menghormati dan menghargai pendapat serta pandangan dari anggota legislatif dan eksekutif dapat membantu mengurangi konflik,”jelas Tatik Nurjanah kembali.
Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja legislatif dan eksekutif untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Dengan mengakui dan mengatasi masalah yang muncul, dapat membantu memperbaiki ketidakharmonisan di masa depan.
“Oleh karena itu, cara terbaik untuk mengatasi ketidakharmonisan antara legislatif dan eksekutif adalah dengan memahami situasi yang spesifik dan mencari solusi yang sesuai dengan konteks tersebut,”ucap Tatik.
“Penjabat Bupati Pati ini kan yang mengusulkan juga dari PDIP, jika terjadi perbedaan pendapat soal penanganan bencana kan lebih baik dikomunikasikan. Kritik yang tidak membangun terhadap Penjabat Bupati Pati justru akan permalukan Partai PDIP sendiri, karena yang mengusulkan ya Partai itu sendiri,”kata Tatik Nurjanah Mahasiswi semester satu FH Universitas Boyolali mengakhiri perbincangan. (Aris)
Komentar