0 
0 
MokiNews.com, Sumenep – Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, menjadi sorotan setelah warga Dusun Tonggal mengeluhkan kondisi jalan di wilayah mereka yang disebut tak pernah tersentuh pembangunan secara maksimal selama beberapa tahun terakhir.
Keluhan masyarakat mencuat di tengah besarnya Dana Desa yang diterima Pemerintah Desa Jambu setiap tahun. Warga menilai pembangunan desa terkesan tidak merata dan mempertanyakan arah penggunaan anggaran yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
“Setiap tahun Dana Desa turun, tapi jalan di Dusun Tonggal tetap rusak. Kami mempertanyakan ke mana arah pembangunan desa sebenarnya,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya kepada wartawan. Rabu (27/5/2026)
Berdasarkan data penyaluran Dana Desa, Pemerintah Desa Jambu menerima anggaran sebesar Rp854.580.000 pada tahun 2023, Rp651.862.000 pada tahun 2024, dan Rp673.424.000 pada tahun 2025.
Dalam rincian penggunaan anggaran tersebut, terdapat sejumlah kegiatan dengan nilai besar, mulai pembangunan jembatan, saluran irigasi, pengembangan sistem informasi desa, pemeliharaan MCK hingga penyertaan modal ratusan juta rupiah.
Pada tahun 2024 misalnya, anggaran pengembangan sistem informasi desa tercatat mencapai Rp136 juta lebih. Sementara pada tahun 2025, penyertaan modal dianggarkan sebesar Rp134,7 juta.
Namun di tengah besarnya anggaran tersebut, warga Dusun Tonggal mengaku belum merasakan pembangunan infrastruktur jalan secara nyata. Kondisi jalan yang rusak disebut telah berlangsung cukup lama dan dikeluhkan masyarakat karena menghambat aktivitas sehari-hari.
Warga menilai pemerintah desa seharusnya lebih memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses jalan yang menjadi jalur utama warga.
“Kalau anggaran desa benar-benar berpihak kepada masyarakat, seharusnya jalan di Dusun Tonggal tidak dibiarkan seperti sekarang,” ungkap warga lainnya.
Situasi ini memicu desakan masyarakat agar penggunaan Dana Desa di Desa Jambu diaudit secara menyeluruh. Warga meminta pemerintah kecamatan, Inspektorat, hingga aparat terkait turun melakukan evaluasi terhadap realisasi pembangunan desa.
Masyarakat menegaskan tuntutan audit bukan bentuk tuduhan, melainkan upaya mendorong transparansi penggunaan anggaran agar tidak menimbulkan dugaan ketimpangan pembangunan di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Jambu belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan warga Dusun Tonggal maupun tuntutan audit penggunaan Dana Desa tersebut.(Min)
