PATI, POLITICAL WAR, DAN TANDA-TANDA PERGESERAN BASIS POLITIK

MokiNews.com, Pati-Pergolakan politik di Pati dalam beberapa waktu terakhir tidak bisa dibaca secara dangkal sebagai reaksi spontan masyarakat terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2). Jika ditelusuri lebih dalam, dinamika yang terjadi justru menunjukkan pola konflik yang sistematis, terstruktur, dan sarat kepentingan politik jangka panjang.

banner 400x130

Kepala Daerah Tidak Secara Otomatis Menjadi Tersangka Jika Kepala Desa Terjaring OTT Suap/Pungli Perekrutan Perangkat Desa

MokiNews.com, Pati-Dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait suap atau pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan perangkat desa yang menjerat kepala desa (kades), sering muncul pertanyaan apakah kepala daerah atau bupati juga akan serta-merta ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun uang suap atau pungli diterima oleh kades, hal tersebut tidak secara otomatis menjadikan bupati sebagai tersangka. Bupati baru dapat ditetapkan sebagai tersangka jika terbukti secara hukum telah ikut terlibat dalam perbuatan melanggar hukum tersebut.

Dinamika Sidang Hak Angket DPRD Pati dan Peta Kekuatan Politik Lokal

MokiNews.com, Pati-Sidang Paripurna Hak Angket DPRD Kabupaten Pati menjadi salah satu agenda politik yang paling mendapat perhatian publik dalam beberapa bulan terakhir. Proses ini dianggap sebagai ujian bagi akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah, sekaligus mengukur konsistensi para wakil rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Jum’at, 31/10/2025.

Krisis Perlindungan Anak Dalam Sistem Hukum Pidana: Sebuah Renungan

MokiNews.com, MEDAN-Derasnya Kasus, Krisis Integritas Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi ironi besar dalam perlindungan anak. Meskipun negara telah melahirkan berbagai regulasi progresif – mulai dari Konvensi Hak Anak (diratifikasi lewat Keppres No. 36 Tahun 1990), UU SPPA No. 11 Tahun 2012, UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, hingga UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022 – angka kekerasan terhadap anak justru menunjukkan tren meningkat.

Pembangunan PIK 2 Apakah Sudah Sesuai dengan Prinsip Tata Kota

MokiNews.com, Setiap pembangunan itu di atur oleh regulasi, diutamakan bermanfaat untuk masyarakat luas. Melindungi hak hak sosial masyarakat. Prospek kedepannya bagaimana untuk masyarakat. Apakah masyarakat akan mendapatkan kesejahteraan dampak adanya PIK 2 dan keamanan selanjutnya. Juga harus diperhatikan kebutuhan yang lain agar tidak terganggu baik sumber air masyarakat atau akses jalan serta drainase agar tidak terjadi banjir. Kebutuhan dan kemudahan menuju sekolah atau kepasar dari akses jalan juga harus di atur.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.