MokiNews.com, MALANG- Provinsi Jatim terus mengembangkan inovasi di bidang pertanian. Utamanya, untuk mewujudkan ketahanan pangan guna terpenuhinya kebutuhan bahan pokok masyarakat yaitu beras.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan Panen Raya dua jenis padi varietas unggul di lahan pertanian milik Kelompok Tani (Poktan) Morodadi Dusun Tanjung Desa Banjararum Kec. Singosari, Kabupaten Malang. Kamis (7/4)
Dua varietas unggul padi yang dipanen Gubernur Khofifah hari ini yaitu Padi Hibrida Brangbiji dan Padi Inbrida Varietas Inpari 32. Bukan tanpa alasan dua varietas padi yang dipanen pagi ini disebut dengan varietas unggul.
Pasalnya, untuk varietas Padi Hibrida Brangbiji yang dikembangkan di lahan seluas 3 Ha memiliki keunggulan dengan rata-rata produksi 7,2 ton/Ha. Padi ini mampu menghasilkan 25 anakan per rumpun dengan jumlah butir sebanyak 350 butir per malai. Bahkan dalam kondisi optimal, produksi padi hibrida ini sejatinya bisa mencapai 14.8 – 15 ton/ha.
Namun, dengan dampak perubahan iklim, produksi padi hibrida terpengaruh oleh cuaca yang ekstrim dan serangan OPT seperti xantomonas, tikus dan burung, sehingga pada musim hujan ini belum maksimal sehingga tidak mencapai 15 ton/ha seperti yang diharapkan.
Sedangkan Padi Inbrida Varietas Inpari 32 yang dikembangkan di lahan seluas 30 Ha memiliki keunggulan dengan rata-rata produksi 11,9 ton/Ha. Padi inbridaInpari 32 mampu menghasilkan anakan produktif 32 anakan per rumpun, dengan jumlah butir sebanyak 190 butir per malai.
Secara khusus Gubernur Khofifah menyatakan, Panen Raya Padi ini menjadi bukti bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan yang kini menjadi isu dunia ini menjadi komitmen dan keseriusan Pemprov Jatim. Terutama bagi masyarakat Indonesia yang makanan pokoknya adalah dari beras.
“Ketersediaan beras menjadi bagian yang sangat penting yang harus disiapkan. Ketika ketahanan pangan menjadi issuedunia dan masyarakat Indonesia bahan pangan pokoknya adalah beras, maka ketersediaan serta ketercukupan menjadi hal yang sangat penting,” katanya, Dikutip t akun Facebook Pemprov Jawa Timur. Jum’at (8/4).
Lanjut dia, guna mewujudkan swasembada pangan, Pemprov Jatim terus melakukan berbagai upaya. Yang hasilnya patut disyukuri dan dibanggakan, di tahun 2020 lalu, hasil produksi Padi di Jatim menjadi yang tertinggi se Indonesia dengan total produksi mencapai 9.9 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).
Sedangkan di 2021, Produksi Padi Jatim mencapai 9,74 juta ton atau setara dengan 5,6 juta beras dan masih menjadi yang tertinggi di Indonesia.
“Hari ini saya sengaja turun untuk bisa melakukan monitoring dan memastikan karena perubahan iklim, hidrometeorologi serta cuaca ekstrem ini berpotensi berdampak pada produksi Padi kita,” urainya.
Khofifah menyebut, panen raya padi di Malang ini menjadi warning karena perubahan iklim ketika kondisi optimal ternyata bisa produksi mencapai 14,8-15 ton per hektar ternyata karena perubahan iklim, hasil panen turun menjadi 9 ton per hektar sementara padi inpari varietas inbrida 32 yang biasanya 11,9 ton perhektar turun menjadi 6-7 ton per hektar.
“Saya juga akan melakukan proses monitoring langsung panen bersama seperti ini di banyak titik karena selain kita harus bisa melakukan prediksi dari seluruh produksi padi agar hasil panen bisa optimal,juga melakukan percepatan masa tanam,” jelasnya.
Dihadapan Bupati, Forkopimda dan para Kelompok Tani yang hadir, Khofifah menyatakan bahwa para petani harus melakukan percepatan masa tanam sebelum masuk musim kemarau, saat ini masih terdapat hujan bisa berfungsi untuk mengairi area persawahan.
“Tolong ada percepatan masa tanam mumpung masih dapat air dan masih musim hujan kalau telat masa tanamnyaakan berdampak pada produksi total padi kita,” ungkapnya.
Khofifah juga mengungkapkan bahwa terdapat hal strategis selain percepatan masa tanam yaitu alih fungsi lahan seperti lahan sawah mengalami alih fungsi jadi lahan industri, maka lahan sawah harus dilindungi.
Untuk itu, kabupaten/kota harus melindungi peta areanya yang mendukung ketahanan pangan hingga pada seluruh institusi mulai tingkat desa kelurahan kecamatan dan semua pihak.
“Kita butuh peta yang lebih detail bagaimana lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB) bisa terus terjaga. Saya berharap, bahwa Kab. Malang dan 14 daerah lain bisa menerapkan perda RT/RW agar menjaga area persawahan demimewujudkan kedaulatan pangan,” terangnya.
Di akhir, Khofifah juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para petani yang telah bekerja keras memenuhi ketercukupan kedaulatan pangan di Jawa Timur dan bisa mensuplai 16 provinsi lain di Indonesia Bagian Timur.
“Kita tidak sekedar menghitung kebutuhan pangan masyarakat Jatim semata. Tapi kita juga menghitung ketercukupan pangan di 16 provinsi lain di Indonesia bagian Timur. Karena, logistiknya hampir 80% disuplai dari Jawa Timur. Kepada seluruh para petani saya menyampaikan terima kasih atas kerja keras selama ini,” tutup Khofifah.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, antara lain Rektor Universitas Islam Negeri Malang Prof. Dr. Masykuri, Forkopimda Kab. Malang, Dandim, Kapolres dan Wakil Ketua DPRD Kab. Malang, Ketua Kelompok Tani Morodadi Abd. Wasis Sasongko, kepala Desa, serta OPD terkait di lingkup Pemprov Jatim maupun Kab. Malang. (Sar)
Komentar