MokiNews.com, Surabaya-Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur menyepakati sejumlah tuntutan bersama elemen buruh dan menghasilkan berbagai kebijakan baru khusus kelompok pekerja dalam momen peringatan May Day di Surabaya, Jumat (1/5/2026).

Dalam momen May Day tersebut, Khofifah didampingi Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur menemui massa aksi buruh di atas panggung depan Kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan.

Di atas panggung tersebut, Gubernur Jatim menyampaikan berbagai hasil kesepakatan setelah menggelar pembahasan kelompok buruh.

Total ada sembilan pembahasan aspirasi May Day yang disampaikan Khofifah. Pertama tentang program meringankan pajak kendaraan bermotor roda dua sebesar 20 persen bagi anggota serikat pekerja dengan nilai pajak di bawah Rp500.000.

Kemudian, kedua, Khofifah berkomitmen segera menyelesaikan penyusunan Raperda tentang Sistem Jaminan Pesangon di Jawa Timur bersama DPRD Provinsi Jawa Timur.

Ketiga Gubernur segera menyelesaikan penyusunan Rapergub mengenai Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja/Buruh serta Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

Keempat, Khofifah memastikan proses SPMB Tingkat SMA/SMK Negeri tahun ini melalui jalur afirmasi sebesar 5 persen bagi anak anggota serikat buruh di Jawa Timur.

Selain itu, Khofifah tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) terkait wacana pemberian rumah subsidi khusus buruh.

“Jadi kita ingin bahwa perwakilan buruh dan pekerja di Jawa Timur sudah mendapatkan alokasi untuk bantuan subsidi rumah ya,” jelasnya
( Ahmad. S )

About Post Author

admin

redaksi.moki@gmail.com

https://mokinews.com

Happy

0

Sad

0

Excited

0

Sleepy

0

Angry

0

Surprise

0

MokiNews.com, PATI – Penanganan kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang terjadi pada April 2025 di wilayah Pati menuai sorotan. melayangkan somasi terbuka kepada Kasat Lantas polresta pati, lantaran perkara yang dilaporkan kliennya belum juga naik ke tahap penyidikan.

Kuasa hukum korban, , menilai lambannya penanganan kasus tersebut mencederai asas kepastian hukum dan menimbulkan tanda tanya publik.

“Sejak laporan kami ajukan pada April 2025, hingga hari ini masih berada di tahap penyelidikan. Padahal kami sudah sangat kooperatif, menghadirkan saksi, dan melengkapi alat bukti. Namun tidak ada kejelasan peningkatan status perkara,” tegas Ach. Wahab dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).

Menurut Ach. Wahab, kliennya Maulid, warga Dukuhseti, telah memenuhi seluruh permintaan penyidik guna mempercepat proses hukum. Dua orang saksi telah dihadirkan bahkan visumnya jelas, serta sejumlah bukti pendukung lain dinilai telah cukup untuk mendukung peningkatan perkara ke tahap penyidikan.

Namun demikian, hingga lebih dari satu tahun berjalan, perkembangan kasus dinilai stagnan.

“Kami bukan hanya menunggu, tapi aktif membantu proses hukum. Semua yang diminta penyidik kami penuhi. Kalau kemudian perkara ini tidak bergerak, tentu publik berhak mempertanyakan ada apa,” ujarnya.

Pihak kuasa hukum juga mengungkap adanya indikasi intervensi dari pihak tertentu yang dinilai tidak berkepentingan dalam perkara tersebut.

“Kami menduga ada pihak-pihak yang mencoba masuk ke ruang penyelidikan tanpa dasar hukum yang jelas. Ini berpotensi mencederai prinsip due process of law,” kata Ach. Wahab.

Ia menegaskan, jika dugaan tersebut benar, maka hal itu tidak hanya merugikan kliennya, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Melalui somasi terbuka, Fortis Law Firm meminta Satlantas Polresta Pati segera memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam penanganan perkara tersebut. Mereka juga memberikan batas waktu agar kasus segera ditindaklanjuti.

“Kami menghimbau agar aparat segera memberikan kepastian hukum. Jangan sampai perkara ini terus berlarut tanpa alasan yang jelas,” tegasnya.

Jika tidak ada perkembangan signifikan dalam waktu dekat, pihaknya menyatakan siap menempuh langkah hukum lanjutan, termasuk mengajukan praperadilan dan melaporkan dugaan pelanggaran etik ke Propam.

Ach. Wahab merujuk pada ketentuan dalam , khususnya Pasal 158 KUHAP baru, yang menyebutkan bahwa objek praperadilan mencakup perkara yang tidak diproses atau mengalami penundaan tanpa alasan yang sah.

“Undang-undang jelas mengatur bahwa penundaan atau tidak diprosesnya suatu perkara bisa menjadi objek praperadilan. Kami akan gunakan seluruh instrumen hukum yang tersedia untuk memperjuangkan hak klien kami,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak lantas polresta pati belum memberikan keterangan resmi terkait somasi yang dilayangkan oleh Fortis Law Firm.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut kepastian hukum bagi korban serta integritas proses penegakan hukum di tingkat daerah. (Aris)

About Post Author

admin

redaksi.moki@gmail.com

https://mokinews.com

Happy

0

Sad

0

Excited

0

Sleepy

0

Angry

0

Surprise

0

MokiNews.com, Sumenep— Tiga atap ruang kelas dan satu ruang kepala sekolah SDN Pangarangan VII, Kecamatan Kota Sumenep, Madura roboh, terkesan dibiarkan oleh Dinas Pendidikan setempat.

Bangunan yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman bagi siswa justru kini menyisakan kekhawatiran, baik bagi guru maupun peserta didik.

Dari pantauan di lokasi, kerusakan tampak jelas. Deretan genteng runtuh, rangka atap terlihat rapuh, dan sebagian plafon tak lagi utuh. Saat hujan turun, air dengan mudah masuk ke dalam ruangan. Hal ini membuat dua ruang kelas, yakni kelas IV dan kelas V tidak bisa lagi digunakan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM).

Seorang guru yang enggan disebutkan namanya, sebut saja RJ, mengungkapkan bahwa kondisi bangunan sebenarnya sudah lama mengkhawatirkan. Bahkan, pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep disebut telah melakukan peninjauan sebelumnya.

“Sudah ada dari Disdik yang datang, mereka sempat mengukur dan melihat kondisi bangunan. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” ujarnya.

Warga setempat juga menyoroti lambannya pemerintah setempat menangani robohnya ruang kelas.
” Itu sudah lama sebelum puasa mas, kami warga setempat menaruh harapan besar sama pemerintah daerah atau pusat untuk mengalokasikan dana untuk sekolah ini,” ujarnya pada media.

Akibat kerusakan tersebut, pihak sekolah terpaksa mengambil langkah darurat. Siswa kelas 4 dan kelas 5 kini harus belajar dalam satu ruangan yang sama. Kondisi ini membuat proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Ruang yang sempit, jumlah siswa yang bertambah, serta suasana yang tidak kondusif menjadi tantangan tersendiri bagi guru dalam menyampaikan materi pelajaran.

Tidak hanya itu, kekhawatiran juga dirasakan oleh para orang tua siswa. Mereka berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah agar kejadian serupa tidak kembali terulang, apalagi jika menyangkut keselamatan anak-anak di lingkungan sekolah.

Para guru di sekolah tersebut berharap besar agar pemerintah, khususnya Disdik Sumenep, segera mengambil langkah nyata. Perbaikan bangunan dinilai sangat mendesak agar siswa dapat kembali belajar dengan aman dan nyaman.

“Harapan kami sederhana, semoga segera ada perbaikan. Kasihan anak-anak kalau harus terus belajar dalam kondisi seperti ini,” tambah RJ.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Disdik Sumenep terkait rencana perbaikan maupun penanganan lebih lanjut atas kerusakan bangunan di SDN Pangarangan VII. Kondisi ini pun memunculkan tanda tanya besar di tengah harapan para guru dan siswa yang menunggu kepastian.(Min)

About Post Author

admin

redaksi.moki@gmail.com

https://mokinews.com

Happy

0

Sad

0

Excited

0

Sleepy

0

Angry

0

Surprise

0

MokiNews.com, PATI – Rencana pendirian posko aduan masyarakat oleh kelompok AMPB di depan Mapolresta Pati menuai sorotan dari berbagai pihak. Ketua LBH Djoeang Pati, Fatkhurrahman, SH., MH., menyampaikan keberatan atas lokasi yang dinilai kurang tepat. Kamis, 30/4/2026.

Menurutnya, kawasan di depan Mapolresta Pati merupakan jalan dengan lebar terbatas dan berada di kawasan pendidikan. Kondisi tersebut dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, khususnya para pelajar dan pengguna jalan.

“Lokasi tersebut sempit dan berada di area sekolah. Ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan serta mengganggu aktivitas masyarakat,” ujar Fatkhurrahman.

Ia menilai, kehadiran posko aduan di lokasi tersebut justru berpotensi menimbulkan lebih banyak dampak negatif dibandingkan manfaatnya. Selain masalah lalu lintas dan penyelesaian umum, potensi sosial juga menjadi perhatian serius.

Fatkhurrahman mengingatkan bahwa sebelumnya sejumlah organisasi masyarakat (ormas) telah mendeklarasikan komitmen menjaga kondusivitas wilayah Pati dalam sebuah kegiatan di Mapolresta. Oleh karena itu, rencana pembentukan posko yang mencurigakan dapat memicu penolakan dari kelompok tertentu dan memunculkan gejolak baru.

“Jangan sampai niat baik justru menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Apalagi sebelumnya sudah ada deklarasi ketenangan,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia meminta aparat kepolisian, pemerintah daerah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk melakukan kajian ulang terhadap izin pendirian posko tersebut. Menurutnya, keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.

“Aparat, pemerintah, dan Forkopimda harus mengkaji ulang izin tersebut. Jangan sampai lebih banyak kemudaratan daripada kemanfaatan,” tegasnya.

Fatkhurrahman juga menekankan pentingnya sikap tegas dari aparat demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

“Aparat harus bertindak tegas demi kepentingan masyarakat yang lebih luas,” tutupnya. (Aris)

About Post Author

admin

redaksi.moki@gmail.com

https://mokinews.com

Happy

0

Sad

0

Excited

0

Sleepy

0

Angry

0

Surprise

0

MokiNews.com, SIDOARJO – Kabupaten Sidoarjo kembali mencatatkan prestasi gemilang di tingkat nasional dengan meraih predikat sebagai daerah dengan kinerja terbaik se-Indonesia. Capaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak menghambat lahirnya inovasi dan pelayanan publik yang berkualitas. Selasa, 28 April 2026.

Apresiasi atas keberhasilan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Squad Nusantara Jawa Timur, Kemas Alfiansyah Baky. Ia menilai penghargaan ini merupakan cerminan nyata dari kepemimpinan Bupati Sidoarjo, H. Subandi, S.H., M.Kn., yang mampu mengelola tata pemerintahan secara efektif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Pengakuan di tingkat nasional ini menjadi bukti bahwa efisiensi bukanlah penghalang untuk berprestasi. Justru dari keterbatasan lahir terobosan-terobosan yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Kemas.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara birokrasi yang solid dengan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Ia menilai, konsistensi menjaga performa di tengah tuntutan efisiensi merupakan indikator penting dari kematangan kepemimpinan daerah.

Lebih jauh, Kemas menegaskan bahwa capaian ini memiliki makna strategis sebagai motivasi kolektif bagi seluruh elemen masyarakat. Prestasi tersebut diharapkan mampu menjadi pemicu semangat untuk terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kepemimpinan yang disiplin dan tepat sasaran telah memberikan contoh bahwa kinerja unggul dapat dicapai melalui manajemen yang baik. Ini menjadi inspirasi bagi kami untuk terus berkontribusi positif dalam mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” tambahnya.

DPW Squad Nusantara Jawa Timur juga memandang capaian ini sebagai momentum penting untuk mempercepat pembangunan di Sidoarjo. Dengan fondasi kinerja yang kuat, diharapkan berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, serta daya saing daerah di tingkat nasional.

Sebagai bentuk komitmen, organisasi tersebut menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjaga kondusivitas serta mendukung setiap langkah strategis pembangunan ke depan.

“Prestasi ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Harapannya, Sidoarjo terus berkembang menjadi daerah yang semakin maju, mandiri, dan memberikan kesejahteraan merata bagi seluruh masyarakat,” tegas Kemas.

Ia pun menutup dengan ucapan selamat kepada Bupati Sidoarjo beserta seluruh jajaran pemerintah daerah, seraya berharap capaian ini menjadi energi baru untuk terus menghadirkan inovasi dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

(Ahmad. S)

About Post Author

admin

redaksi.moki@gmail.com

https://mokinews.com

Happy

0

Sad

0

Excited

0

Sleepy

0

Angry

0

Surprise

0

MokiNews.com, ACEH TAMIANG-Boyman, 65 Tahun, Warga Desa Lembah Jaya Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang. Salah satu pengusaha tahu, pelaku UMKM yang menjalankan usahanya di sekitar Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) merasakan seperti ketiban durian runtuh. Ucapnya kepada MokiNews.com. Selasa 28 April 2026.

Dengan beroperasinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Paya Ketenggar Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang sejak bulan April 2026, para penggiat UMKM yang berada di sekitarnya seperti Pak Boyman yang memiliki usaha tahu merasa bersyukur dan sangat gembira karena bisa ambil bagian sebagai pemasok bahan baku di SPPG milik Yayasan Amal Meutuah Sejahtera (YAMS) tersebut.

Sebelum berdirinya dapur MBG di kawasan usahanya, Boyman hanya mengandalkan hasil pengolahan tahunya dengan mengecer ke pedagang-pedagang kecil untuk dijual ke pasar.

Namun setelah diminta untuk memasok tahunya ke dapur MBG, Boyman yang akrab disapa lekman ini merasakan usahanya kembali menggeliat karena adanya program MBG tersebut.

Lekman yang memiliki 5 orang tenaga kerja ini sangat merasakan dampak ekonomi dari program MBG karena ikut bagian dari program tersebut.

Kami sangat bersyukur karena bisa membuat tahu untuk kebutuhan Makan Bergizi Gratis, ujar lekman.” Reporter : Rusdi Hanafiah.

About Post Author

admin

redaksi.moki@gmail.com

https://mokinews.com

Happy

0

Sad

0

Excited

0

Sleepy

0

Angry

0

Surprise

0

MokiNews.com, Gresik-Warga Perum Oma Indah, Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik digegerkan dengan penemuan seorang pria parubaya dalam kondisi meninggal dunia dan membusuk di dalam rumahnya, Sabtu (25/4/2026) pagi.

Korban diketahui bernama Rachmat Susilo (73), warga setempat yang tinggal di Perum Oma Indah C1/11 RT 21 RW 09. Penemuan jasad korban pertama kali diketahui oleh keponakannya, Santi Wahyu Nengseh, saat hendak berkunjung ke rumah korban sekitar pukul 09.15 WIB.

Saat masuk ke dalam rumah, saksi mendapati korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan mengeluarkan bau tidak sedap. Mengetahui hal tersebut, saksi segera melaporkan kejadian itu kepada Ketua RW setempat, Hariyono.

“Setelah menerima laporan, kami langsung menghubungi pihak kepolisian,” ujar Hariyono.

Tak berselang lama, petugas dari Polsek Menganti yang dipimpin Kapolsek AKP Arif Rahman bersama anggota dan tim medis dari Puskesmas Menganti tiba di lokasi untuk melakukan pemeriksaan.

Kapolsek Menganti AKP Arif Rahman mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan luar oleh petugas medis, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dugaan sementara, korban telah meninggal dunia beberapa hari sebelum ditemukan.

“Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke RS Ibnu Sina untuk proses pemandian dan pengafanan,” ujarnya.

Kapolsek juga menyampaikan bahwasanya pihak keluarga korban menyatakan telah menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak dilakukan autopsi. Keluarga juga telah membuat surat pernyataan resmi untuk tidak menuntut secara hukum, ungkapnya.

Peristiwa ini sempat menjadi perhatian warga sekitar, namun situasi tetap kondusif setelah petugas melakukan penanganan di lokasi. ( Ahmad. S )

About Post Author

admin

redaksi.moki@gmail.com

https://mokinews.com

Happy

0

Sad

0

Excited

0

Sleepy

0

Angry

0

Surprise

0

MokiNews.com, Jakarta-Universitas Paramadina menegaskan komitmennya mencetak lulusan berintegritas, adaptif, dan inovatif dalam Wisuda ke-44 melalui sambutan Kepala LLDikti Wilayah III Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan, S.E., M.A. dan orasi ilmiah Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yassierli, Ph.D. Acara berlangsung di The Krakatau Grand Ballroom, TMII, Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Dalam sambutannya, Henri Tambunan menegaskan Paramadina memiliki mandat sebagai “Kampus Peradaban” yang tidak sekadar menghasilkan tenaga kerja, tetapi membentuk lulusan berdaya dampak.

“Paramadina lahir dari gagasan besar pendirinya, Almarhum Nurcholish Madjid, yang membentuk identitas sebagai ‘Kampus Peradaban’,” ujar Henri.

Ia menekankan bahwa dunia membutuhkan lulusan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas. “To educate a person in the mind but not in morals is to educate a menace to society,” tegasnya.

Sementara itu, Prof. Yassierli menyoroti perubahan besar dunia kerja akibat AI, digitalisasi, dan ekonomi hijau. Menurutnya, lulusan masa depan harus memiliki triple readiness: keterampilan teknis, human skills, dan kesiapan masuk pasar kerja.

“AI tidak bekerja optimal tanpa Human Skills,” ujar Yassierli. Ia juga menekankan pentingnya pola pikir inovatif dan adaptif dalam menghadapi disrupsi.

Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini menyatakan wisuda ini menjadi momentum melahirkan lulusan yang siap menjadi penggerak perubahan.

“Paramadina ingin melahirkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan zaman sekaligus memimpin perubahan dengan integritas dan inovasi,” ujar Didik.

Ketua Yayasan Wakaf Paramadina Wijayanto Samirin menegaskan pendidikan adalah investasi peradaban. “Bangsa ini membutuhkan lulusan yang bukan hanya siap bekerja, tetapi siap memimpin dan memberi makna,” ujarnya.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Paramadina Dr. Harry T.Y. Achsan menambahkan capaian wisuda kali ini juga menandai rekor baru institusi.

“Pada periode wisuda semester genap ini, Universitas Paramadina meluluskan 211 lulusan Program Sarjana dan 309 lulusan Program Magister, sehingga total keseluruhan lulusan berjumlah 520 orang,” ujar Harry.

Menurut Harry, jumlah tersebut merupakan jumlah wisudawan semester genap kali ini meningkat signifikan dibanding rata-rata wisuda sebelumnya.

Ia menambahkan capaian ini mencerminkan peningkatan kinerja akademik sekaligus efektivitas pengelolaan proses studi di tingkat program studi. “Capaian hari ini menunjukkan bahwa disiplin, ketekunan, dan kolaborasi mampu menghasilkan hasil yang nyata,” kata Harry.

Wisuda ke-44 Paramadina menegaskan sinergi pendidikan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dalam menyiapkan generasi unggul sebagai pilar peradaban baru Indonesia. (Aris)

About Post Author

admin

redaksi.moki@gmail.com

https://mokinews.com

Happy

0

Sad

0

Excited

0

Sleepy

0

Angry

0

Surprise

0

MokiNews.com, Sumenep-Modus korupsi dana desa umumnya melibatkan penggelembungan anggaran (markup) pada proyek fisik dan Dana Non fisik juga honorarium, pembuatan kegiatan atau proyek fiktif, penggelapan dana untuk kepentingan pribadi, dan pemotongan anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa. Modus-modus ini memanfaatkan lemahnya sistem pengelolaan keuangan, kurangnya kompetensi perangkat desa, dan lemahnya pengawasan.

Kali ini  dugaan penyalagunaan Dana Desa tahun  2023 – 2025 di Desa Pakandangan Tengah, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Madura, kini menuai sorotan tajam publik.

Selama tiga tahun terakhir, desa ini menerima kucuran Dana Desa mencapai mencapai Rp 3 miliar, namun di balik besarnya anggaran itu, publik menilai tidak ada perubahan mencolok pada kondisi infrastruktur maupun kesejahteraan warga di lapangan.

Berdasarkan data resmi yang diperoleh media, Dana Desa Pakandangan Tengah  pada tahun 2023 memiliki pagu sebesar Rp 1,77 miliar dan seluruhnya telah tersalurkan. Sementara pada tahun 2024, jumlahnya sedikit turun menjadi Rp 1,77 miliar  juga telah tersalurkan 100 persen, tahun 2025 dana desa mengalami penurunan Rp 9.29.000.000. Meski demikian, penggunaan dana pada tiga tahun terakhir itu terindikasi tidak proporsional dan rawan mark up.

Diantaranya dana non fisik yang Jadi Sorotan. Dana Pengembangan Sistem Informasi Desa  puluhan juta yang tidak jelas peruntukannya. Pemeliharan  pelabuhan perikanan tembus ratusan juta, dan anggaran non fisik yang muncul berulang ulang tembus pulang juta yang tidak jelas peruntukannya . Pemeliharaan jalan desa ratusan juta namun fakta di lapangan banyak jalan desa yang rusak.

“Dana dadurat, jalan usaha tani dan dana pengembangan sistem informasi masih desa syarat penyelewengan,  karena di desa tidak ada kegiatan pos ronda yang menelan biaya,”ujar salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya.

Fakta mencolok, sistem informasi desa yang berulang kali mendapat alokasi puluhan juta justru tidak bisa diakses warga. Padahal, fungsi utamanya adalah memberikan transparansi terkait anggaran desa.

“Kami tidak merasakan manfaat dari dana non fisik, seperti sistem informasi desa atau dana dadurat. Jalan banyak rusak, fasilitas kesehatan terbatas, sementara kegiatan yang tidak jelas justru digelontor anggaran besar,”kesalnya.

Kondisi lapangan memperlihatkan desa tak mengalami perubahan signifikan. Jalan rusak masih dibiarkan, pelayanan kesehatan minim, sedangkan kegiatan seremonial dan program yang tidak mendesak terus menyedot anggaran.

Deddy aktivis muda Sumenep, menilai pola penggunaan dana desa di Pakandangan Tengah jelas merugikan masyarakat.

“Dana desa adalah hak rakyat, harus  transparan, harusnya dipakai untuk perbaikan jalan, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang nyata. Bukan untuk kegiatan seremonial yang tidak ada dampaknya,” tegasnya.

Desakan audit pun menguat. Warga bersama sejumlah aktivis meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Negeri Sumenep segera melakukan pemeriksaan menyeluruh.

“Kami mendesak audit transparan. Publik berhak tahu ke mana perginya uang miliaran itu, sementara desa masih terabaikan,” tambah Romli.

Media ini masih berupaya menghubungi aparat desa untuk meminta tanggapan resmi atas dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut.(Min)

About Post Author

admin

redaksi.moki@gmail.com

https://mokinews.com

Happy

0

Sad

0

Excited

0

Sleepy

0

Angry

0

Surprise

0

MokiNews.com, Pati-DPD Partai Perindo Kabupaten Pati kini tampil dengan wajah baru. Kepengurusan yang telah disusun ulang diharapkan mampu memperkuat soliditas partai sekaligus meningkatkan daya saing dalam kontestasi politik mendatang, khususnya pada Pemilu 2030. Sabtu, 25/4/2026.

Langkah perombakan ini tidak lepas dari evaluasi internal yang dilakukan secara menyeluruh. Dalam prosesnya, partai mengedepankan prinsip selektivitas tinggi dengan melibatkan berbagai kalangan profesional. Mulai dari praktisi hukum, akademisi, tokoh masyarakat, aktivis, hingga perwakilan generasi muda.

Salah satu nama yang masuk dalam struktur kepengurusan adalah , seorang praktisi hukum yang dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman mumpuni. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan serta strategi partai di tingkat daerah.

Mewakili jajaran pengurus baru, Drajat menyampaikan bahwa pembentukan struktur kali ini benar-benar dirancang untuk membangun kembali kekuatan partai di Pati. Menurutnya, Perindo ingin bangkit dan kembali aktif berkompetisi dalam pesta demokrasi mendatang.

“Kepengurusan DPD Partai Perindo Kabupaten Pati kali ini diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Ini menjadi langkah awal untuk bangkit dan siap berkompetisi di Pemilu 2030,” ujarnya.

Lebih lanjut, Drajat menegaskan komitmen partai untuk menjalankan program-program yang langsung menyentuh masyarakat. Program tersebut merupakan turunan dari kebijakan pimpinan pusat, yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan kepedulian sosial.

Beberapa program prioritas yang akan digencarkan antara lain penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu, hingga respons cepat terhadap kondisi darurat. Di antaranya berupa penyediaan ambulans untuk warga sakit, distribusi bantuan saat bencana, serta pengiriman air bersih saat terjadi kekeringan.

“Kami akan bergerak cepat dalam merealisasikan program-program tersebut. Partai harus hadir di tengah masyarakat dengan aksi nyata,” tegasnya.

Dengan komposisi kepengurusan yang baru, DPD Perindo Kabupaten Pati optimistis mampu meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, langkah ini juga menjadi sinyal kesiapan partai dalam menghadapi dinamika politik ke depan.

“Sebagai partai besar, kami siap ikut kompetisi dalam pesta demokrasi Pemilu 2030,” pungkas Drajat.

Perombakan kepengurusan DPD Perindo Pati ini menjadi momentum penting dalam memperkuat struktur organisasi sekaligus memperluas basis dukungan masyarakat. Dengan fokus pada program UMKM, bantuan sosial, dan respons kebencanaan, Perindo menargetkan peningkatan elektabilitas secara signifikan menjelang Pemilu 2030. (Aris)

About Post Author

admin

redaksi.moki@gmail.com

https://mokinews.com

Happy

0

Sad

0

Excited

0

Sleepy

0

Angry

0

Surprise

0