MokiNews.com, Jakarta Dr. Handi Risza Idris, S.E., M.Ec.- Wakil Rektor Paramadina, Peneliti CSED INDEF menegaskan bahwa fondasi kebijakan ekonomi syariah dalam pemerintahan Presiden Prabowo telah kuat secara konseptual. Hal ini disampaikan dalam diskusi “Evaluasi Ekonomi Syariah di 1 Tahun Pemerintahan Prabowo” yang diselenggarakan secara daring (15/10/2025).

“Hal itu tercermin dari integrasinya dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, serta pembentukan dua lembaga strategis: Kementerian Haji dan Umrah serta BPJPH yang kini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan.” Ujarnya.

Menurutnya program prioritas nasional seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp 335 triliun dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) belum secara eksplisit mengadopsi skema dan sertifikasi halal, yang seharusnya menjadi standar wajib untuk menjamin keamanan dan membangun rantai nilai halal yang terintegrasi.

Untuk Mengoptimalkan potensi industri halal global yang diperkirakan mencapai US$ 3,36 triliun pada 2028, diperlukan strategi industrialisasi yang lebih agresif.

“Rekomendasi kunci mencakup: (1) Menetapkan industri halal sebagai program strategis nasional yang didukung oleh peta jalan (roadmap) terpadu; (2) Membangun ekosistem industri halal terintegrasi melalui pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH); (3) Memastikan program nasional seperti MBG dan KDMP mengadopsi prinsip halal value chain secara penuh; serta (4) Mendorong percepatan regulasi payung (omnibus law) untuk ekonomi syariah guna menciptakan kepastian hukum dan menyelaraskan kebijakan lintas kementerian/lembaga, sehingga Indonesia dapat benar-benar menjadi pusat ekonomi syariah dunia.”

Prof. Nur Hidayah, Ph.D – Kepala CSED INDEF mengevaluasi kinerja perbankan syariah pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo, yang telah diintegrasikan dalam RPJMN 2025-2029 dan Asta Cita II sebagai pilar utama pembangunan.

“Secara makro, pertumbuhan pembiayaan syariah (8.13% YoY) melampaui konvensional, didorong oleh kebijakan strategis seperti penempatan dana pemerintah Rp200 triliun di Himbara, pendirian Bank Syariah Nasional (BSN) sebagai second anchor, dan peluncuran Bullion Bank.” Katanya.

Kebijakan likuiditas ini berhasil menurunkan cost of fund dan memperluas pembiayaan ke sektor produktif, meski berisiko evergreening dan perlu pengawasan syariah yang ketat.

Namun, tantangan implementasi masih signifikan, terutama stagnasinya market share di 7.7%, transformasi KNEKS menjadi Badan Ekonomi Syariah yang belum terealisasi, dan lemahnya koordinasi kelembagaan.

Ia menyatakan bahwa untuk Tahun 2026, rekomendasi kunci mencakup percepatan pembentukan badan tunggal penggerak ekonomi syariah, transparansi penyaluran dana Rp200T, optimalisasi peran BSN untuk UMKM halal, serta inovasi produk ZISWAF (SRIA & CWLD) guna mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, bukan hanya kuantitas semata.

Prof. Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc – Peneliti CSED INDEF menekankan bahwa fondasi ekonomi syariah bertumpu pada kesejahteraan rumah tangga, di mana literasi keuangan syariah yang rendah (43,42%) dan kesenjangan digital menjadi hambatan inklusi utama.

Tantangan krusial adalah fragmentasi kelembagaan dan koordinasi yang lemah antara KNEKS, BPJPH, dan kementerian/daerah, yang memicu tumpang tindih kebijakan dan implementasi tidak merata.

“Untuk mengakselerasi ekosistem halal yang berkontribusi Rp 9.827 triliun terhadap PDB, diperlukan tata kelola terpadu, integrasi data dalam National Halal Data Dashboard, serta sinergi pembiayaan yang tepat sasaran bagi UMKM dan keluarga untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.” Pungkasnya. (Aris)

About Post Author

admin

redaksi.moki@gmail.com

https://mokinews.com

Happy

0

Sad

0

Excited

0

Sleepy

0

Angry

0

Surprise

0

MokiNews.com, Pati – Gelombang demonstrasi besar melanda Kabupaten Pati pagi ini. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mengerahkan ribuan massa ke Alun-alun Simpang Lima, menuntut Bupati Sudewo untuk segera mengakhiri masa jabatannya. Aksi yang dimulai sejak pagi ini, tepatnya pukul 09.21 WIB, telah melumpuhkan aktivitas di pusat kota Pati. Rabu, 13/8/2025.

Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa massa aksi terus berdatangan dari berbagai penjuru Pati. Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan-tuntutan yang ditujukan langsung kepada Bupati Sudewo.

Meski jumlah massa sangat besar, aksi berjalan dengan tertib dan damai. Aparat kepolisian terlihat berjaga-jaga di sekitar lokasi untuk memastikan keamanan dan kelancaran aksi.

Korlap aksi, Husein, dalam orasinya yang berapi-api, menyerukan kepada seluruh masyarakat Pati untuk bersatu dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan.

“Kita datang ke sini dengan damai, dengan tujuan yang jelas, yaitu meminta Bupati Sudewo untuk bertanggung jawab atas segala kebijakan yang telah merugikan masyarakat Pati,” tegas Husein, yang didampingi oleh kuasa hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimerodin Gule, SH. MH.

Nimerodin Gule menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah hukum untuk mengawal tuntutan masyarakat Pati.

“Kami akan terus berjuang sampai tuntutan masyarakat Pati dipenuhi. Kami yakin, dengan dukungan seluruh masyarakat Pati, kebenaran akan terungkap dan keadilan akan ditegakkan,” ujarnya dengan nada optimis.

Aksi demonstrasi ini diperkirakan akan berlangsung hingga sore hari. Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat Pati untuk menghindari kawasan Simpang Lima, guna menghindari kemacetan dan kepadatan lalu lintas.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Pati terkait aksi demonstrasi ini. Kami akan terus memantau perkembangan situasi dan memberikan informasi terbaru kepada Anda. (Aris)

About Post Author

admin

redaksi.moki@gmail.com

https://mokinews.com

Happy

0

Sad

0

Excited

0

Sleepy

0

Angry

0

Surprise

0

MokiNews.com, JAKARTA – Bupati Pati, H. Sudewo, ST., MT.,  berperan aktif dalam Diseminasi Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada Senin, 14 Juli 2025.  Bertempat di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Bupati Sudewo, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI),  berkesempatan menyampaikan paparan penting mengenai “Rekomendasi Kebijakan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah.”

Sebagai narasumber kunci, Bupati Sudewo menekankan kompleksitas penyusunan rencana tata ruang.

Ia menjelaskan bahwa tata ruang bukan hanya sekadar peta atau zonasi, melainkan proses multidimensi yang melibatkan penyusunan data dasar, kajian teknis, pemetaan permasalahan, dan integrasi kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Bupati Sudewo menyoroti kendala waktu yang terbatas dalam menyampaikan kompleksitas proses tersebut, mengingat durasi presentasi hanya 12 menit.

Lebih lanjut, Bupati Sudewo membahas pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan percepatan pembangunan.  Menurutnya, kedua hal ini harus berjalan seiringan untuk menghasilkan kebijakan tata ruang yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sudewo juga menggarisbawahi tantangan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang kemudahan berusaha dan investasi.

Meskipun regulasi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Bupati Sudewo menyoroti kendala di lapangan, terutama tumpang tindih kewenangan antar instansi pemerintah, yaitu DPR, OSS, kementerian teknis, dan pemerintah daerah.  Hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan dan hambatan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Bupati Sudewo optimis bahwa komunikasi yang terbuka dan kolaborasi yang kuat antar instansi dapat mengatasi tantangan tersebut.

Sudewo berharap hasil diseminasi ini dapat menjadi landasan penting bagi pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan, serta mewujudkan sistem tata ruang yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Diseminasi BULD DPD RI ini merupakan bagian penting dari upaya menjaring aspirasi daerah dan memperkuat harmonisasi regulasi pusat dan daerah demi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan tata ruang yang optimal untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. (Aris)

About Post Author

admin

redaksi.moki@gmail.com

https://mokinews.com

Happy

0

Sad

0

Excited

0

Sleepy

0

Angry

0

Surprise

0

MokiNews.com, Jakarta – Sejumlah pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) hari ini, Jumat, bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Kantor Kementerian Dalam Negeri. Jum’at, 04/7/2025.

Pertemuan tersebut menghasilkan arahan penting bagi kepala daerah di seluruh Indonesia terkait keselarasan otonomi daerah dengan kebijakan nasional.

Dalam pertemuan tersebut, Mendagri menekankan pentingnya komitmen kepala daerah dalam mendukung program-program strategis Presiden. Beliau memberikan sejumlah pesan kunci yang perlu diperhatikan oleh seluruh kepala daerah di Indonesia.

Hal ini bertujuan untuk memastikan pembangunan nasional berjalan efektif dan terintegrasi dengan pembangunan di tingkat daerah.

Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah tokoh penting APKASI, termasuk Bupati Pati, Sudewo ST.MT, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum.

Kehadirannya mewakili komitmen Kabupaten Pati dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat. Turut hadir pula Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, yang baru saja terpilih sebagai Ketua Umum APKASI periode 2025-2030 dalam Munas VI APKASI. Bupati Minahasa Utara, Joune J.E Ganda, juga hadir sebagai Sekretaris Jenderal APKASI dalam periode yang sama.

Kehadiran para pemimpin daerah ini menandakan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Indonesia. Mereka diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara aspirasi daerah dan kebijakan nasional.

Lebih lanjut, Mendagri berharap agar seluruh pengurus APKASI dapat mensosialisasikan arahan tersebut kepada seluruh kepala daerah di Indonesia.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua daerah bergerak selaras dalam mendukung program-program pembangunan nasional.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan pembangunan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.(Aris)

About Post Author

admin

redaksi.moki@gmail.com

https://mokinews.com

Happy

0

Sad

0

Excited

0

Sleepy

0

Angry

0

Surprise

0

MokiNews.com, Semarang – Gedung Gradhika Bhakti Praja di Kompleks Gubernuran Jawa Tengah menjadi saksi bisu atas komitmen bersama dalam mengatasi permasalahan perumahan di Jawa Tengah.  Di tempat tersebut, Bupati Pati, Sudewo, turut hadir dalam acara penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) yang melibatkan berbagai pihak penting.  Jumat (20/6).

MoU ini ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (diwakili oleh Dirjen Tata Kelola dan Risiko Kementerian PKP), Kepala Badan Pusat Statistik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, Komisioner BP Tapera, dan Direktur Utama Bank Jateng.

Hadir pula dalam acara penting ini Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, didampingi Wakil Gubernur.  Suasana penuh semangat kerja sama terasa kental di ruangan tersebut, mencerminkan tekad bersama untuk mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) yang masih menjadi tantangan di provinsi ini.

MoU ini merupakan langkah strategis untuk menyatukan langkah dan sumber daya antar instansi.  Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam penyediaan data perumahan yang akurat dan terintegrasi, serta mempercepat penanganan RTLH di seluruh wilayah Jawa Tengah.  Dengan data yang akurat dan terpadu, diharapkan penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran dan efektif.

Gubernur Ahmad Luthfi dalam sambutannya menekankan pentingnya MoU ini sebagai landasan koordinasi yang kuat dalam pendistribusian bantuan perumahan.

Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki program unggulan “Satu KK Satu Rumah Layak Huni,” yang dibiayai dari anggaran fiskal daerah.

Target ambisius telah ditetapkan: pembangunan 17.000 unit RTLH pada tahun 2025, dengan harapan dapat membangun jumlah yang sama setiap tahunnya selama lima tahun ke depan.

“Harapannya, dengan langkah ini, tidak ada lagi rumah-rumah dalam kondisi ekstrem di Jawa Tengah,” tegas Gubernur Luthfi.

Bupati Pati, Sudewo, yang turut memberikan sambutan, menyatakan dukungan penuh Kabupaten Pati terhadap program ini.  Beliau menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mengatasi permasalahan perumahan.

“Penanganan RTLH ini harus menjadi tanggung jawab bersama.  Kabupaten Pati berkomitmen untuk mengawal program ini agar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Pati,”  ujar Bupati Sudewo dengan penuh optimisme.

Program ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata terhadap permasalahan backlog perumahan di Jawa Tengah yang masih cukup tinggi, mencapai 310.000 unit.

Backlog perumahan, yang merupakan selisih antara kebutuhan dan ketersediaan unit rumah, menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan sektor perumahan.

Dengan terintegrasinya berbagai pihak, diharapkan program ini tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.

Kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan program ini.

Semoga langkah strategis ini akan membawa perubahan signifikan bagi kehidupan masyarakat Jawa Tengah, khususnya bagi mereka yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. (Aris)

About Post Author

admin

redaksi.moki@gmail.com

https://mokinews.com

Happy

0

Sad

0

Excited

0

Sleepy

0

Angry

0

Surprise

0

MokiNews.com, Pati-Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) periode 2025-2030 resmi dilantik.  Pelantikan yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kehadiran sejumlah tokoh penting turut mewarnai acara tersebut, di antaranya Ketua Komisi II DPR RI, Bapak Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, serta Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Suasana penuh kebanggaan dan harapan menyelimuti pelantikan ini, menandai dimulainya era baru kepemimpinan ADKASI.

Susunan kepengurusan DPN ADKASI 2025-2030 adalah sebagai berikut:

– Ketua Umum: Bapak Siswanto, Spd., MM

​

– Sekretaris Jenderal: Bapak H. Endang Sodikin, SPdi., SH., MH.

​

– Bendahara Umum: Bapak DR. Drs. I Putu Purwata, MK., MM

Anggota DPRD Pati, Bapak H. Joni Kurnianto, ST., MMT,  mengungkapkan optimismenya terhadap kepengurusan baru ini.  Beliau menekankan bahwa kepengurusan DPN ADKASI periode 2025-2030 membawa semangat baru untuk memperkuat peran anggota DPRD dalam pemerintahan daerah.

Kolaborasi dan koordinasi yang efektif antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama dalam mewujudkan stabilitas, kondusifitas, kesejahteraan, dan kemakmuran daerah.

Harapannya,  pengurus baru ini dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan membawa ADKASI ke arah yang lebih maju serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah di Indonesia.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Kehadiran para tokoh penting dari lembaga negara juga menunjukkan dukungan penuh terhadap peran ADKASI dalam pembangunan nasional. (Aris)

About Post Author

admin

redaksi.moki@gmail.com

https://mokinews.com

Happy

0

Sad

0

Excited

0

Sleepy

0

Angry

0

Surprise

0

MokiNews.com, Jakarta – Dalam sebuah pertemuan yang berlangsung penuh keakraban di Autograph Tower Thamrin Sembilan, Jakarta, Kamis, 12/6, lalu, Bupati Pati, Sudewo, berhasil meraih komitmen kuat dari Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Menekraf RI), Bapak Teuku Riefky Harsya, untuk bersama-sama mengembangkan potensi ekonomi kreatif Kabupaten Pati hingga mencapai panggung nasional dan internasional.

Pertemuan tersebut menandai langkah signifikan dalam upaya Bupati Sudewo untuk menjadikan Kabupaten Pati sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif yang dinamis dan berdaya saing tinggi.

Diskusi yang berlangsung hangat antara Bupati Sudewo dan Menekraf RI difokuskan pada strategi peningkatan potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Pati sebagai kunci utama dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat setempat.

Bupati Sudewo secara rinci memaparkan berbagai sektor ekonomi kreatif yang telah dan akan terus dikembangkan di Kabupaten Pati, termasuk di dalamnya potensi wisata yang menawan, kerajinan tangan dengan nilai seni tinggi yang khas Pati, kuliner lezat yang telah dikenal luas, serta gagasan inovatif mengenai pertanian kreatif yang digagas oleh para petani milenial.

Beliau juga menyampaikan harapannya agar mendapatkan arahan dan bimbingan langsung dari Menekraf RI untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

Menanggapi paparan Bupati Sudewo, Menekraf RI, Bapak Teuku Riefky Harsya, menyatakan apresiasinya yang tinggi atas inisiatif dan komitmen kuat Bupati Pati dalam mendorong kemajuan ekonomi kreatif di daerahnya.

Beliau menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk membina dan memberdayakan para pelaku industri kreatif di Kabupaten Pati, sehingga produk-produk unggulan daerah tersebut dapat menembus pasar nasional dan bahkan mampu bersaing di pasar global yang kompetitif.

Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, Menekraf RI berjanji akan segera menindaklanjuti kesepakatan ini dengan menyelenggarakan pertemuan teknis antara jajaran Pemkab Pati dan Kementerian Ekonomi Kreatif RI dalam waktu dekat.

Pertemuan teknis ini akan membahas secara detail langkah-langkah strategis dan rencana aksi yang konkret untuk mewujudkan Kabupaten Pati sebagai kabupaten ekonomi kreatif yang maju dan berkembang pesat. (Aris)

About Post Author

admin

redaksi.moki@gmail.com

https://mokinews.com

Happy

0

Sad

0

Excited

0

Sleepy

0

Angry

0

Surprise

0

MokiNews.com, Pati – Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) Kabupaten Pati menyoroti pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, terkait target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan tangkap yang mencapai Rp 9-12 triliun.  SNI Pati menilai target tersebut terlalu ambisius dan mengabaikan realita sulit yang dihadapi nelayan saat ini.  Ketua Umum SNI, Hadi Sutrisno, dalam keterangan resmi Jumat (7/6/2025), menyatakan keprihatinannya atas kondisi riil yang jauh dari optimisme pemerintah.

“Kami memahami keinginan KKP untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor perikanan. Namun,  kenyataannya banyak nelayan di Pati dan daerah lain mengalami kerugian, bahkan memilih berhenti melaut.  Tingginya biaya operasional, khususnya harga bahan bakar minyak (BBM) yang fluktuatif, serta harga jual ikan yang tidak stabil menjadi beban utama,” ungkap Hadi.

Ia memaparkan sejumlah kasus konkret di Pati,  menceritakan bagaimana nelayan kecil kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi,  serta bagaimana harga ikan yang anjlok di pasaran membuat mereka merugi.  Sebagai contoh, ia menyebutkan kasus nelayan di wilayah Juwana, yang terpaksa menjual hasil tangkapannya dengan harga jauh di bawah biaya operasional.

SNI Pati menekankan perlunya pemerintah memprioritaskan pemulihan ekosistem usaha perikanan sebelum menargetkan peningkatan PNBP.  Langkah-langkah konkret yang dibutuhkan, menurut SNI, meliputi:

– Perbaikan rantai distribusi:  Mempermudah akses nelayan ke pasar dan mengurangi peran tengkulak yang kerap mengeksploitasi mereka.

​

– Subsidi BBM yang efektif:  Menjamin ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan kecil dan menengah dengan mekanisme distribusi yang transparan dan mudah diakses.

​

– Penguatan permodalan:  Memberikan akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau bagi nelayan untuk memperbaiki kapal dan peralatan mereka.

​

– Stabilisasi harga jual ikan:  Menerapkan mekanisme harga yang adil dan melindungi nelayan dari fluktuasi harga pasar.

“PNBP akan meningkat secara alami jika iklim usaha perikanan membaik,” tegas Hadi.

“Mengejar target pendapatan negara tanpa memperhatikan kondisi nelayan justru akan memperburuk perekonomian mereka.”

Terkait rencana pemeriksaan BPK terhadap pelaku usaha perikanan, SNI Pati meminta agar proses tersebut dilakukan secara adil, transparan, dan proporsional.  SNI mendukung akuntabilitas fiskal, namun memperingatkan agar pemeriksaan tidak menimbulkan ketakutan berlebihan atau menerapkan standar yang sama untuk semua pelaku usaha.

“Nelayan tradisional dan UMKM tidak bisa disamakan dengan korporasi besar,”  tegas Hadi.

Ia khawatir pemeriksaan yang tidak proporsional akan membebani nelayan kecil dan mengancam keberlangsungan usaha mereka.

SNI Pati menyatakan kesiapannya untuk bermitra dengan pemerintah dan DPR dalam merumuskan kebijakan perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan, termasuk reformasi PNBP.  SNI juga mendorong dialog terbuka antara pemerintah dan nelayan untuk mencari solusi bersama yang berpihak pada kesejahteraan nelayan.  Mereka berharap pemerintah tidak hanya fokus pada target pendapatan, tetapi juga pada kesejahteraan dan keberlanjutan sektor perikanan Indonesia. (Aris)

About Post Author

admin

redaksi.moki@gmail.com

https://mokinews.com

Happy

0

Sad

0

Excited

0

Sleepy

0

Angry

0

Surprise

0

MokiNews.com, Medan-Faham Khilafah tidak bisa diterapkan di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama dan ras. Pancasila sudah teruji dan mampu menyatukan berbagai suku, agama dan budaya di Indonesia.

“Sejak Indonesia merdeka ideologi kita pancasila dan tidak bisa diubah lagi. Ideologi Pancasila tidak lari dari konsep Islam,”jelas Ustadz Muhyiddin Nasution,S.Pdi dalam paparannya pada kegiatan Sosialisasi Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dalam Menghempang Penyebaran Faham Khilafah kepada jamaah Pengajian Nurhasanah Masjid Almuhajirin, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Rabu (7/5).

Ustaz Muhyiddin Nasution,S.Pdi yang juga Dewan Dakwah Alwasliyah Sumut menyampaikan,Pancasila adalah Rumusan Syari’at Islam Yang sudah di terapkan di Indonesia. Jika masyarakat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam ke seharian,maka negara indonesia akan menjadi negeri Baldatun Thoibatun wa robbun Ghofur.

“Jika ke-i 5 sila menjadi pemikiran masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat tak ada lagi masyarakat Indonesia yang tak sejahtera. Tapi masih banyak dari kita yan tidak mengamalkan Pancasila,”ungkapnya.

Saat ini, lanjut Ustadz Muhyiddin, banyak orang berilmu di Indonesia. Tapi, banyak juga yang tak beradab. Jadi, wajar saja kondisi negara kita sekarang carut-marut. “Karena banyaknya manusia tak beradab sehingga Indonesia carut-marut,”sebutnya.

Ustaz Muhyiddin yang juga Dewan Pertimbangan Gerakan Da’i Mengaji Sumut ini mengajak para jamaah Pengajian Nurhasanah untuk sama-sama mengamalkan nilai-nilai pancasila menuju kehidupan yang berkah. “Kalau sudah berkah maka datanglah kebaikan-kebaikan. Kalau sudah berkah hidup ini akan terasa nikmat,”jelasnya.

Kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila, sebut Ustadz Muhyiddin sangat penting dilaksanakan. Kita telah melakukan di beberapa pengajian, kegiatan ini akan terus dilakukan secara berkesinambungan menyentuh berbagai elemen lapisan masyarakat demi persatuan dan kesatuan kita”Kalau bisa sosialisasi nilai-nilai Pancasila ini terus dilanjutkan dan dilakukan oleh semua unsur untuk menyentuh lapisan masyarakat dalam rangka menghempang faham Khilafah dan radikalisme,”jelasnya. (RZ)

About Post Author

admin

redaksi.moki@gmail.com

https://mokinews.com

Happy

0

Sad

0

Excited

0

Sleepy

0

Angry

0

Surprise

0

MokiNews.com, Pati – Kodim 0718/Pati mengikuti kegiatan Halal Bihalal Presiden Republik Indonesia bersama Purnawirawan dan Keluarga Besar TNI-Polri yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting bertempat di ruang Zoom Meeting Makodim 0718/Pati. Selasa (6/5/2025).

Acara tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Raya Idulfitri 1446 H / 2025 M dan mempererat tali silaturahmi antara pemerintah, TNI-Polri, serta para purnawirawan.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto turut memberikan sambutan secara daring. Beliau menyampaikan apresiasi atas kontribusi para purnawirawan terhadap bangsa dan negara, serta mengajak seluruh elemen untuk terus bersatu dan menjaga keutuhan NKRI.

Selanjutnya, Komandan Kodim 0718/Pati, Letkol Inf Jon Young Saragi, S.Sos., M.I.P., dalam arahannya diruang Zoom Meeting menyampaikan apresiasi yang tinggi serta penghormatan kepada para purnawirawan TNI dan Polri yang hadir dalam kegiatan tersebut. Dandim menegaskan bahwa pengabdian, dedikasi, dan jasa para purnawirawan selama ini menjadi contoh nyata yang patut diteladani oleh prajurit aktif maupun generasi penerus bangsa.

“Semangat kebersamaan dan jiwa korsa yang senantiasa ditunjukkan oleh para purnawirawan harus terus diwariskan dan dijaga. Kami berharap tali silaturahmi yang telah terjalin ini dapat terus dipelihara dan diperkuat sebagai fondasi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Dandim.

Dalam kegiatan Halal Bihalal ini menjadi sebuah simbol penting untuk menjaga keharmonisan dan memperkuat sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat. Semangat persatuan dan nasionalisme tetap terasa kuat di tengah-tengah para peserta meskipun pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring. (Red)

About Post Author

admin

redaksi.moki@gmail.com

https://mokinews.com

Happy

0

Sad

0

Excited

0

Sleepy

0

Angry

0

Surprise

0