Presiden Harus Evaluasi Puncak Bogor, Banyak Vila Mewah Tanpa IMB di Lahan Mili Negara

Oleh : PROF, DR, KH SUTAN NASOMAL

News, Opini33 Dilihat
Views: 29
0 0
banner 468x60
Read Time:1 Minute, 48 Second

MokiNews.com, Bogor-Pemerhati permasalahan masyarakat di puncak Bogor sangat prihatin dengan banyaknya Vila Mewah serta penginapan atau wisma di bangun di atas tanah garapan milik Negara.

Seperti di wilayah Kecamatan Cisarua :Citeko, Cidokom 5, Desa Kopo, Desa Kuta Jaya, Pakancilan, Barusireum, Joglo, Cipendawa, Cikoneng, Hulu Ciliwung, Sampai amper, Ciburial atas.

banner 336x280

Banyak bangunan mewah berdiri liar di atas tanah garapan yang dahulu adalah kebon teh.

Hal ini bisa terjadi karena di duga banyak pihak yang bermain baik Oknum Desa serta Oknum Kecamatan dan seperti kebal hukum.

Tidak ada satupun di duga Oknum pejabat Desa atau Oknum pejabat Kecamatan Cisarua yang di proses hukum akibat banyak bangunan liar di atas tanah garapan milik Negara selama 30 tahun ini.

Para pemilik bangunan tersebut tidak ada IMB atau surat tanah sertifikat HGB, bisa mereka membangun bebas karena diduga permainan oknum.

Bisa banyak berdiri bangunan mewah di atas tanah garapan wilayah kecamatan Cisarua Puncak Bogor tentunya peranan Oknum Desa dan Oknum Kecamatan di duga ikut andil bermain mata.

Saya menghimbau Presiden RI dan Mentrinya untuk mengecek langsung bersama para pengawas. Data Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor melalui UPT Pengawasan Bangunan wilayah 2 Ciawi mencatat lebih dari 500 bangunan berdiri di atas lahan garapan di kawasan Puncak Bogor Kecamatan Cisarua.

Mentri harus turun melihat langsung agar tidak selalu menerima laporan ABS (asal bapak senang) dari pihak pihak yang di duga bermain.

Bangunan Vila atau perusahaan mewah di atas tanah garapan yang dahulu murni milik perkebunan teh menjadi ladang basah untuk investasi. Bebas diperjual belikan atau di komersilkan.

Menghilangnya peraturan dilarangnya berdiri bangunan vila mewah atau perusahaan di atas tanah garapan di puncak Bogor atau tidak memiliki IMB adalah satu bukti di duga bahwa lemahnya pengawasan dan penertiban.

Apalagi bangunan tersebut tidak memiliki IMB tetapi di biarkan membangun merusak fungsi hutan atau perkebunan teh.

Wilayah yang harusnya dipertahankan sebagai hutan atau wilayah resapan air banyak berganti fungsi.

Saya juag menghimbau para penegak peraturan jangan pilih kasih dan bermain mata. Masyarakat kecil lapaknya dirubuhkan di sepanjang pinggir jalan gunung mas tetapi vila mewah dan para perusahaan di biarkan di atas tanah garapan mengambil tanah garapan milik Negara dan beralih fungsi di perjual belikan.

Happy
Happy
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Sleepy
Sleepy
0
Angry
Angry
0
Surprise
Surprise
0
banner 336x280

Komentar