0 
0 
MokiNews.com, PATI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Ali Badrudin, berharap agar dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ini bisa mengurangi masalah tenaga honorer yang ada di Pati.
Pasalnya, pihaknya selaku wakil rakyat seringkali mendapat aduan khususnya dari tenaga pendidik (guru) dan tenaga kesehatan (nakes) yang merasa belum mendapat keadilan lantaran gagal lolos PPPK.
“Ketika ada persoalan jangan sampai tumpuk menumpuk. Kasihan teman-teman kita (honorer nakes dan guru), mereka menuntut haknya juga tidak salah. Kita harus cari solusinya,” ujarnya.
Untuk itu, pada penerimaan tahun 2024 ini, Ali meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) membuka sebanyak-banyaknya formasi untuk guru dan nakes.
Pria asal Kayen ini tak ingin, Pemkab Pati hanya membuka 600 formasi seperti tahun 2023 lalu karena dirasa tidak akan menyelesaikan problematika tenaga honorer.
Politisi dari PDI-P ini menyebut, Pemkab Pati selalu menghemat anggaran setiap tahun dengan membatasi kuota Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Padahal menurutnya, pihaknya selaku Badan Anggaran (Banggar) selalu siap jika untuk kepetingan masyarakat Pati.
“Jangan hanya diangkat ratusan, sedangkan di pusat saja memperbolehkan ribuan,” imbuhnya.
Menurutnya, ini adalah Pekerjaan Rumah (PR) bagi Pemkab Pati untuk segera mengentaskan. Dirinya tidak ingin, para honorer selalu mengadu ke DPRD setiap tahunnya karena merasa belum layak atas jasa yang selama ini diberikan kepada masyarakat. (Red)
Komentar