0 
0 
MokiNews.com, Sumenep- Pokir (pokok pikiran rakyat) yang melekat di setiap anggota DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur mendapat sorotan dari aktivis Sumenep.
Direktur Jong Sumekar, Siswadi menilai Pokir DPRD Sumenep sebaiknya dihapus mulai APBD 2024. Dia menawarkan program langsung ke rakyat sebagai pengganti Pokir.
Siswadi berlasan, Pokir DPRD hanya menambah mata rantai dari pemerintah ke rakyat. Dia mengibaratkan produk pabrikan tak langsung ke konsumen. Tapi mampir ke agen. Mampir ke toko. Baru ke konsumen.
“Alangkah nyaman rakyat dari pemerintah langsung ke rakyat tak perlu mampir ke DPRD,” terang Siswadi dalam keterangannya ke media, Rabu 11 Oktober 2023.
Siswadi mencium mata rantai Pokir DPRD disalahgunakan sebelum diterima rakyat. “Saya dengar banyak transaksional sebelum diterima rakyat. Kan lebih elok langsung aja program rakyat tanpa rekomendasi DPRD. Anggota DPRD cukup mengusulkan tanpa asa slot atau jatah Pokir,” kata Siswadi menambahkan.
Menurutnya, penghapusan Pokir DPRD Sumenep bisa menghemat APBD yang dinikmati masyarakat. Biar tak banyak pintu. Langsung dari pemerintah ke rakyat.
“Penerima POKIR tak jelas, tidak transparan dan terindikasi main petak umpet,”tandasnya.(Min)
Komentar