Komisi IV, Program Wajib Diniyah Jangan Ada Ketimpangan Antara Daratan Dan Kepulauan

Read Time:1 Minute, 27 Second

MokiNews.com, Sumenep- Kabupaten Sumenep yang berada di ujung timur Pulau Madura merupakan wilayah yang unik karena terdiri wilayah daratan dengan pulau yang tersebar berjumlah 126 pulau (berdasarkan hasil sinkronisasi Luas Wilayah Kabupaten Sumenep) yang terletak di antara 113°32’54”-116°16’48” Bujur Timur dan di antara 4°55′-7°24′ Lintang Selatan.

Jumlah pulau berpenghuni di Kabupaten Sumenep hanya 48 pulau atau 38%, sedangkan pulau yang tidak berpenghuni sebanyak 78 pulau atau 62%.

Anggota komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Akis Jasuli berharap program wajib Diniyah tidak ada ketimpangan antara daratan dan Kepulauan.

“Keberadaan program wajib diniyah ini sangat penting. Sehingga pemerintah daerah harus benar-benar mendorong agar program ini bisa diterapkan di semua sekolah,” kata Akis Jasuli, anggota Komisi IV DPRD Sumenep, pada sejumlah media, Selasa (17/5/2022).

Diketahui, program pendidikan keagamaan tersebut belum bisa diterapkan di semua sekolah. Saat ini program wajib diniyah banyak didominasi oleh sekolah yang ada di wilayah daratan.

Meski berada pada sekolah negeri, pendidikan agama diharapkan bisa mengolah prilaku ala pesantren, sehingga bisa membentuk karakter yang agamis.

“Dengan pendidikan agama bisa mencetak dan menghasilkan generasi muda yang berakhlak Islami, serta menghasilkan pemimpin yang memiliki sopan santun yang baik,”kelasnya.

Menurutnya, program wajib diniyah ini telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 4 tahun 2020 tentang Penyelenggara Pendidikan Diniyah.

Data di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep mencatat, program wajib diniyah belum bisa diterapkan menyeluruh dan didominasi sekolah di daratan.

Sebab itu, pihaknya meminta eksekutif yang dalam hal ini Disdik lebih menyeriusi program wajib diniyah bisa diterapkan di semua sekolah.

“Jangan sampai ada ketimpangan antara daratan dan kepulauan, jadi harus benar-benar merata. Soal anggaran harusnya tidak menjadi persoalan jika pemerintah daerah mau duduk bersama terkait persoalan ini,”tutupnya.(Sr)